SEJARAH PERJUANGAN
BANGSA INDONESIA
Untuk
memahami Pancasila scr lengkap dan utuh,
mutlak diperlukan pemahaman ttg sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Zaman
Kutai
Indonesia
masuk zaman sejarah pd th 400.M dengan ditemukannya prasasti yg
berupa 7 yupa (tiang batu).
Dari prasasti tsb dpt diketahui bhw raja Mulawarman adalah keturunan dari
raja Aswawarman dari Kudungga.
Masyarakat Kutai pd zamannya menampilkan nilai-nilai
sosial-politik dan ketuhanan dlm bentuk kerajaan, kenduri serta sedekah kepada
para Brahmana.
Zaman
Sriwijaya
Menurut Mr.
M. Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tdk dpt dipisahkan
kerajaan-kerajaan lama yg merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara
kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 (tiga) tahap :
a) Zaman Sriwijaya
(600 – 1400) di bawah wangsa Syailendra yg bercirikan kedatuan
b) Zaman
Majapahit (1293 – 1525) yg bercirikan keperabuan.
c) Negara
kebangsaan modern (Indonesia merdeka) atau Negara Proklamasi 17 Agustus
1945.
Kerajaan
Sriwijaya dpt diketahui pada prasasti Kedukan Bukit di kaki bukit
Siguntang dekat Palembang yg bertarikh 605
Caka/683 M, dlm bahasa Melayu kuno dg huruf Pallawa.
Perdagangan
dilakukan dg mempersatukan pedagang, pengrajin, dan pegawai raja yg disebut “Tuha
An Vatakvurah” semacam Koperasi sbg pegumpul.
Cita-cita
kerajaan utk sejahtera bersama tlh tercermin pada kerajaan Sriwijaya yg disebut
“marvuat vanua Criwijaya siddhayatra subhiksa” (suatu cita-cita
negara yg adil dan makmur). \
Zaman Kerajaan-kerajaan
Sebelum Majapahit
Sebelum
kerajaan Majapahit, muncul kerajaan-kerajaan ;
Di Jawa
Tengah :
-
Kerajaan Kalingga ( abad VII )
-
Kerjaan Sanjaya ( abad VIII ), yg ikut membantu membangun
Candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah vihara utk Pendeta Budha
di Jawa Tengah bersama dinasti Syailendra (abat VII - IX), pada zaman inilah
dibangun candi Borobudur (agama Budha) dan candi Prambanan (agama
Hindu).
Di Jawa
Timur :
- Kerajaan Isana (abad IX).
- Kerajaan Darmawangsa (abad X).
- Kerajaan Airlangga (abad XI) , hal ini tdpt pada
prasasti Kelagen
- Kerjaan
Singasari di Kediri (abad XIII) yg kemudian sangat erat hubungannya dg
bedirinya kerajaan Majapahit.
Zaman Kerajaan Majapahit
(1293 – 1520)
Puncak
kejayaannya pd masa raja Hayam Wuruk dg Patih Gajah Mada yg
dibantu oleh Laksmana Nala dlm memimpin armadanya utk menguasai
nusantara. Wilayah kekuasaannya mulai dari Semenanjung Melayu
(Malaysia sekarang) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Hindu dan
Budha hidup berdampingan dg damainya dlm satu kerajaan. Kitab Negarakertagama
(Empu Prapanca) ditulis th 1635 itu
sudah terdapat istilah Pancasila di dlmnya.
Kemudian
di dlm buku Sutasoma (Empu Tantular)dijumpai dijumpai seloka persatuan
nasional “Bhinneka Tunggal Ika” lengkapnya “Bhinneka Tunggal Ika tan Hana
Dharma Mangrua” yg artinya ; walaupun berbeda, namun satu jua adanya sebab
tdk ada agama yg memiliki tuhan yg berbeda.
Sumpah
Palapa yg diucapkan Gajah Mada dlm sidang Ratu dan Menteri-menteri
di paseban keprabuan Majapahit (1331) yg berisi mempersatukan slrh nusantara
raya sbb;”saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jikalau slrh nusantara
bertakluk di bawah kekuasaan negara, jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru,
Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembng dan Tumasik tlh dikalahkan.
Sbg
cerminan nilai-nilai musyawarah di kerajaan Majapahit tdpt penasehat kerajaan
seperti Rakryan I Hino, I Sirikan dan I Halu yg bertugas memberikan
nasihat kpd raja.
Zaman
Penjajahan
Stlh
runtuhnya Majapahit pd permulaan abad XVI, maka berkembanglah agama Islam dg
pesat seiring berkembangnya kerajaan2 Islam seperti; Kerajaan Demak, dan
mlailah berdatangan orang2 Eropah di nusantara, al; orang2 Portugis, dan
Spanyol dg tujuan mencari pusat2 tanaman rempah, kemudian – Belanda (akhir abad
XVI) yg kemudian mendirikan VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). VOC mulai
menampakkan paksaan2, shg rakyat mulai mengadkan perlawanan2, diantaranya ;
-
Di Mataram dipimpin oleh Sultan Agung (1613 – 1645)
menyerang Batavia pd th. 1628 dan 1629, pd serangan tsb Gubernur Jenderal
J.P.Coen tewas dlm serangan kedua.
-
Di Makasar dipimpin oleh Hasanuddin (1667).
-
Di Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtojoso,
dikalahkan oleh Belanda th. 1684.
-
Di Jawa Timur oleh Untung Suropati dan Trunojoyo (1670).
-
Di Minang kabau oleh Ibnu Iskandar (1680)
Krn tdk terkoordinasi scr
nasional dan hanya bersifat kedaerahan, perlawanan tsb tdk berhasil. Selain itu
pd abad-abad berikutnya terjadi lagi perlawanan2 rakyat yakni:
-
Pattimura di Maluku (1817).
-
Baharuddin di Palembang (1819).
-
Imam Bonjol di Minang kabau (1821 – 1830).
-
Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah (1825 – 1830).
-
Jlentik , Polim, Teuku Tjik ditiro, Teuku Umar dlm perang
Aceh (1860).
-
Anak Agung Made dlm perang Lombok (1894 – 1895).
-
Sisingamangaraja di tanah Batak (1900).
Kebangkitan Nasional (1908)
Pd abd XX terjadilah
kebangkitan dunia timur ;
-
Republik Philipina (1898) dipelopori oleh Jose Rizal.
-
Kemenangan Jepang atas Rusia di Tsunia (1905)
-
Gerakan Sun Yat Sen di Cina (1911).
-
Partai Kongres di India dipelopori oleh Tilak dan Gandhi.
-
Kebangkitan Nasional 1908 dipelopori dr. Wahidin
Sudirohusodo dan mendirikan Budi Utomo (20 Mei 1908).
-
Serikat Dagang Islam (SDI) th. 1909, kemudian cepat-cepat
mengubah nama dg Serikat Islam (SI) th. 1911 yg dipimpin H.O.S. Tjokroaminoto.
-
Indische Partij (1913) oleh Douwes Dekker, Suwandi
Suryaningrat (Kihajar Dewantoro) dan
Tjipto Mangunkusumo.
-
Kemudian muncullah Partai Nasional Indonesia (PNI)
th.1927 dipimpin; Soekarno, Tjipto Mangunkusumo, sartono dll.
Dari sini
mulailahperjuangan nasional Indonesia yg dititik beratkan pada Kesatuan
Nasional dg tujuan yg jelas yaitu Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya
tampil pula tokoh-tokoh muda al:
-
Muh. Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbopranoto yg
mengekspresikan dg kata-kata yg dikenal “Sumpah Pemuda” 28 Oktober 1928,
yg isinya : “Satu Bahasa, Satu Bangsa, dan Satu Tanah Air Indonesia”.
Penjajahan Jepang (9 Maret 1942)
-
Pd tgl. 7 Desember 1941 meletus perang pasifik,
yaitu dg di bomnya Pearl Harbour oleh Jepang.
-
Pd tgl. 9 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia dg
propaganda ‘Jepang pemimpin Asia”.
Oleh krn
Jepang semakin terdesak dlm menghadapi sekutu (Amerika, Inggris, Rusia,
Perancis, Belanda dan ngr sekutu lainnya), maka Jepang bermurah hati thdp
bangsa Indonesia dg menjanjikan Indonesia merdeka kelak kemudian hari, agar
mdpt dukungan dari bangsa Indonesia. Sbg realisasi dari janji Jepang tsb, maka dibentuklah
suatu badan yg bertugas utk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan yaitu
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu
Zyunby Tioosakai. Pd hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil
ketua dan anggota sbb ;
Ø
Ketua (Kaicoo) : Dr. K.R.T. Radjiman Widiodiningrat.
Ø
Ketua Muda (Fuku Kaicoo Tokubetsu Iin) : Iclubangse (seorang
anggota luar biasa)
Ø
Ketua Muda (Fuku Kaicoo Zimukyoku Kucoo) : R.P. Suroso
(merngkap kepala)
Ø
Anggotanya sebanyak 60 orang bangsa Indonesia (tdk
termasuk ketua dan ketua muda).
Sidang BPUPKI pertama
Sidang BPUPKI pertama
dilaksanakan selama 4 hari, dimana tampil berpidato utk menyampaikan usulannya
sbb;
1)
Mr. Muh. Yamin (29 Mei 1945)
Dlm pidatonya Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar
negara Indonesia sbb;
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan (A. Permusyawaratan, B.
Perwakilan, C.
Kebijaksanaan) dan
5. Kesejahteraan rakyat (Keadilan Sosial).
2) Prof. Dr. Soepomo (31 Mai 1945)
Beliau tdk mengemukakan dasar
negara, tetapi ttg teori-teori negara sbb;
a)
Teori negara perseorangan (individualis).
Menurut
paham ini, negara adalah masyarakat hukum (legal Society) yg disusun atas
kontrak antara seluruh individu
(contract social). Paham negara ini banyak dianut di Eropah dn Amerika.
b)
Paham negara kelas (class theory) atau
teori “golongan” ( Karl Marx, Engels dan Lenin ).
Negara
adalah alat dari suatu golongan (suatu kelas) utk menindas kelas lain. Negara
kapitalis adalah alat dari kaum Borjuis, oki kaum Marxis menganjurkan
utk meraih kekuasaan agar kaum buruh(proletar) dpt gantian menindas kaum
borjuis.
c)
Paham Negara Integralistik. yg diajarkan
oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel (abad 18 & 19)
Menurut
paham ini negara menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sbg suatu
persatuan, bukan utk menjamin perseorangan atau golongan.
Selanjutnya dlm kaitannya dg
filsafat negara Indonesia, Soepomo
mengusulkan :
-
Pendirian negara nasional yg bersatu dlm arti totaliter,
yaitu negara yg tdk akan mempersatukan diri dg golongan terbesar, akan tetapi
negara yg mengatasi semua golongan, baik golongan besar atau kecil,
Dlm negara yg bersatu itu
urusan agama diserahkan kpd
golongan-golongan agama ybs.
-
Dianjurkan supaya warga negara takluk kpd Tuhan, supaya
tiap-tiap waktu ingat kpd Tuhan.
- Mengenai kerakyatan disebutkan; utk menjamin supaya pimpinan
negara, terutama kepala negara terus menerus bersatu jiwa dg rakyat dlm susunan
pemerintahan negara Indonesia hrs dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala
negara akan terus bergaul dg badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui
dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat.
- Dlm lapangan ekonomi negara akan bersifat kekeluargaan
juga, krn kekeluargaan itu sifat masyarakat timur yg harus kita pelihara
sebaik-baiknya. Sistem tolong menolong, sistem koperasi hendaknya dipakai sbg
salah satu dasar ekonomi negara Indonesia yg makmur, bersatu, berdaulat, adil.
- Mengenai
hubungan antar bangsa beliau membatasi diri dan menganjurkan supaya negara
Indonesia bersifat negara Asia timur raya, anggota dari kekeluargaan Asia Timur
Raya.
3) Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
Ir. Soekarno berpidato yg mengemukakan Lima Dasar
Falsafah Negara Indonesia yang diberi nama “Pancasila”
Namun
rumusan dan sistematiknya berbeda dg rumusan yang termuat dlm Pembukaan
Undang-undng Dasar 1945.
Dari pidato 1 Juni 1945 itulah kita mengenal istilah
Pancasila yg merupakan Dasar Falsafah Negara (Fhilosofische Grondslag).
Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
Panitia Sembilan yg terdiri
dari 9 tokoh nasional yg juga tokoh BPUPKI berhasil merumuskan landasan
perjuangan bangsa Indonesia yg terkenal dg nama “Piagam Jakarta/ Jakarta
Charter”
Penerimaan Piagam Jakarta oleh Badan Penyelidik (14 Juli 1945).
Pada sidang BPUPKI yg kedua ini atas usul Ir. Soekarno
utk dijadikan pembukaan di dlm Hukum Dasar yg sedang dirancang adalah “Piagam
Jakarta: tsb.
Namun hasil-hasil sidang tsb belum final, krn BPUPKI
belum merupakan perwakilan yg representatif.
PPKI “Dokuritu Zyunbi tioo
Iinkai” (9 Agustus 1945)
Anggota PPKI
yg terdiri dari 21 orang tsb telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai Ketua dan
Mohammad Hatta sbg wakil.
Stlh proklamasi kemerdekaan anggotanya disempurnakan agar
representatif.
Badan ini mula-mula bertugas menerima hasil-hasil kerja Badan Penyelidik,
tetapi rupanya badan ini mempunyai kedudukan dan berfungsi sangat penting
sekali, karena:
- mewakili seluruh bangsa Indonesia
- sebagai pembentuk negara.
Menurut Hukum Tata Negara badan
ini mempunyai wewenng untuk meletakkan Dasar Negara.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
Stlh Jepang menyerah tanpa
syarat pd sekutu, maka kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh bangsa
Indonesia. Di mana pd malam sebelumnya dirumuskanlah redaksi naskah proklamasi,
dan akhirnya naskah (konsep) Soekarno lah yg diterima dan diketik oleh Sayuti
Melik. Kemudian
pagi harinya tgl 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, hari Jum’at,
jam 10,oo wib (11.30 waktu Jepang) Bung Karno yg didampingi Bung Hatta membacakan
naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut.
Sidang PPKI
Sidang I ;
Sehari stlh proklamasi yaitu
tgl 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidng yg dihadiri oleh 27 orang yg
menghasilkan keputusan-keputusan :
- Mengesahkan UUD 1945
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden yg pertama
- Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP) sbg badan musyawarah darurat. KNIP ini dilantik pd 29 Agustus
1945 yg diketuai Mr. Kasman Singodimedjo.
Sidang II
(19 Agustus 1945)
Pd sidang ini berhasil
merumuskan bbrp ketetapan :
- Tentang daerah propinsi, dibagi atas ;
1) Jawa Barat
2) Jawa Tengah
3) Jawa Timur
4) Sumatera
5) Borneo
6) Sulawesi
7) Maluku
8) Sunda Kecil
b. Pembentukan kementerian yg terdiri dari 12
departemen ;
1)
Departemen Dalam Negeri
2)
Departemen Luar Negeri
3)
Departemen Kehakiman
4)
Departemen Keuangan
5)
Departemen Kemakmuran
6)
Departemen Kesehatan
7)
Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan
8)
Departemen Sosial
9)
Departemen Pertahanan
10) Departemen
Penerangan
11) Departemen
Perhubungan
12) Departemen
Pekerjaan Umum.
Sidang III
(20 Agustus 1945)
Dengan
agenda tentang “Badan Penolong Keluarga Korban Perang” akhirnya diputuskan
terbentuknya “Badan Keamanan Rakyat (BKR)”.
Sidang IV
(22 Agustus 1945)
Membahas
tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia, yang pusatnya berkedudukan
di Jakarta.
Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan
Proklamasi Kemerdekaan scr
ilmiah mengandung pengertian :
- Dari sudut ilmu pengetahuan (secara
Yuridis):
Proklamasi merupakan saat tdk
berlakunya tertib hukum kolonial, dan saat mulai berlakunya tertib hukum
nasional.
- Dari sudut Politis Ideologis:
Proklamasi berarti bhw bangsa Indonesia terbebas dari
penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan utk menentukan nasib sendiri
dlm suatu negara Proklamasi Republik Indonesia.
Meskipun kita sdh
memproklamasikan kemerdekaan pd 17
Agustus 1945, ternyata sekutu masih berupaya utk menanamkan kembali kekuasaan
Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan utk mengakui pemerintah NICA (Netherlands
Indies Civil Administration). Kemudian Belanda secara licik mempropagandakan
kpd dunia luar bhw Proklamasi RI hadiah fasis Jepang.
Untuk melawan propaganda tsb,
pemerintah RI mengeluarkan 3 (tiga) maklumat :
1)
Maklumat Wakil Presiden No. X tgl 16 Oktober 1945 yg
menghentikan kekuasaan luar biasa presiden sebelum masa waktunya
(seharusnya 6 bulan ). Kemudian memberikan kekuasaan MPR dan DPR kpd KNIP yg
semula dipegang oleh presiden.
2)
Maklumat Pemerintah tgl 3 Nopember 1945, ttg pembentukan
partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Sekaligus juga sbg upaya agar
dunia barat menilai negara RI itu demokrasi.
3)
Maklumat Pemerintah tgl 14 Nopember 1945, yg intinya
mengubah sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer dg asas demokrasi liberal.
Tentu hal demikian menyimpang
dari konstitusi UUD 1945, dan scr ideologis bertentangan dg Pancasila.
Akibatnya pemerintah negara
Indonesia kabinetnya jatuh bangun.
Ø
Pembentukan Negara
Republik Indonesia Serikat (RIS)
Sbg
hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) maka ditandatangani suatu persetujuan (Mantelresolusi)
oleh Ratu Belanda Yuliana dan wakil pemerintah RI di kota
Den Haag pd tgl 27 Desember 1949, maka berlaku pulalah scr otomatis anak-anak
perjanjian hasil KMB lainnya dg Konstitusi RIS, antara lain :
a)
Konstitusi RIS menentukan
bentuk negara serikat (federalis) yaitu 16 negara bagian.
b)
Konstitusi RIS menentukan
sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal dimana
menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanan pemerintah kpd
parlemen (Psl. 118 ayat 2).
c)
Mukaddimah Konstitusi RIS tlh
menghapus sama sekali jiwa dan semangat maupun isi
Pembukaan UUD 1945, Proklmasi Kemerdekaan sbg naskah proklamasi yg terinci.
Ø
Terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1950.
Berdirinya
negara RIS dlm sejarah ketatanegaraan Indonesia sbg suatu taktik scr politis
utk tetap konsisten thdp deklarasi Proklamasi yg terkandung dlm Pembukaan UUD
1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan yg termuat dlm alinea IV, bhw
Pemerintah Negara.....’yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah negara Indonesia.......’yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.
Maka
terjadilah gerakan unitaristis scr spontan dan rakyat utk membentuk negara
kesatuan yaitu dg menggabungkan diri dg
negara Proklamasi RI yg berpusat di Yokyakarta (sbg negara bagian) dari RIS.
Berikutnya
negara bagian tsb tinggal 3 buah :
- Negara bagian RI Proklamasi
- Negara Indonesia Timur (NIT)
- Negara Sumatera Timur (NST)
Akhirnya
berdasarkan persetujuan RIS dg negara RI tgl 19 Mei 1950, maka seluruh negara
bersatu dlm negara kesatuan dg Konstitusi Sementara yg berlaku sejak 17 Agustus
1950.
Walaupun
UUDS 1950 tlh merupakan tonggak utk menuju cita-cita Proklamasi, Pancasila dan
UUD 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kpd pemerintah yg berasas demokrasi
liberal, sehingga isi, jiwanya menyimpang dari Pancasila, hal ini
disebabkan :
- Sistem multi partai dan kabinet parlementer
berakibat silih bergantinya kabinet yg rata-rata hanya berumur 6 atau 8
bulan.
- Secara ideologis Mukaddimah Konstitusi 1950, tdk
berhasil mendekati perumusan otentik Pembukaan UUD 1945, yg dikenal sbg Declaration
of Independence bangsa Indonesia.
Demikian juga rumusan Pancasila dasar negara terjadi
penyimpangan. Namun walau bagaimanapun juga UUDS 1950 merupakan sutu strategis
ke arah negara RI yg berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari negara Republik
Indonesia Serikat.
Ø
Dekrit Presiden 5
Juli 1959.
Pemilu th
1955 dlm kenyataannya tdk dpt memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan
mengakibatkan ketidakstabilan pd bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hankam
Keadaan itu disebabkan :
a)
Makin berkuasanya modal-modal raksasa thdp perekonomian
Indonesia.
b)
Akibat silih bergantinya kabinet, maka pemerintah tdk
mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan terutama pembangunan
ekonomi.
c)
Sistem liberal yg berdasarkan UUDS 1950 mengakibatkan
kabinet jatuh bangun, sehingga pemerintah tdk stabil.
d)
Pemilu 1955 ternyata dlm DPR tdk mencerminkan perimbngan
kekuasaan politik yg sebenarnya hidup dlm masyarakat, krn banyak
golongan-golongan di daerah-daerah blm terwakili di DPR.
e)
Konstituante yg bertugas membentuk UUD yang baru ternyata
gagal.
Atas dasar
hal tsb di atas, maka Presiden menyatakan bhw negara dlm keadaan ketatanegaran
yg membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan negara.
Utk itu Presiden
mengeluarkan dekrit pd tgl 5 Juli 1959,
yang isinya :
- Membubarkan Konstituante.
- Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak
berlaku lagi UUDS 1950.
- Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yg
sesingkat-singkatnya.
Berdasarkan Dekrit Presiden tsb
maka UUD 1945 berlaku kembali di negara RI hingga saat ini.
v Pengertian Dekrit
Suatu
putusan dari organ tertinggi (Kepala Negara atau organ lain) yg merupakan
penjelmaan kehendak yg sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bilamana negara dlm keadaan darurat,
keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya.
Setelah
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 keadan tatanegara Indonesia mulai berangsur stabil,
namun keadaan ini dimanfaatkan oleh kalangan komunis dengan menanamkan ideologi
bahwa ‘ideologi belum selesai dan bahkan tdk akan selesai sebelum tercapainya
masyarakat yang adil dan makmur’.
Maka
‘revolusi permanen’ merupakan suatu
nilai ideologis tertinggi negara. Maka dg keadaan demikian ini berlakulah
hukum-hukum revolusi.
Akibatnya
terjadilah pemusatan kekuasaan di tangan Presiden sehingga Presiden memiliki
kekuasaan di bidng hukum seperti;
a)
Presiden dg penetapan Presiden membekukan DPR hasil
pemilu 1955, yg kemudian disusul dg pembentukan DPR GR yg anggotanya ditunjuk
oleh presiden sendiri. (Penpres No. 3, 4 th 1959).
b)
Dengan sebuah Penpres dibentuk MPRS sesuai dg perintah
Dekrit bahkan pembentukan MPRS harus dilakukan dlm waktu yang
sesingkat-singkatnya yaitu berdasarkan Penpres No. 2/1959.
c)
Pembentukan DPA oleh Presiden berdasarkan Penpres No.
3/1959.
d)
Reorganisasi kabinet/integrasi badan-badan kenegaraan
tertinggi secara piramida di dalam tubuh kabinet, yaitu dg dibentuknya Menteri
Koordinator (Menko) dan Presiden dpt mengendalikan langsung scr sentral dg
melewati para Menko, hal ini dilakukan dlm reorganisasi “100 menteri”.
e)
Ideologi Pancasila ketika itu dirancang oleh PKI, yaitu
diganti dg ideologi Manipol Usdek serta konsep Nasakom. PKI pd saat itu
berusaha utk menancapkan kekuasaannya dg membangun komunis internasional dg
RRC.
f)
Terbukti dg dibukanya hubungan poros Jakarta – Peking.
g)
Sbg puncak peristiwa adalah meletusnya Gerakan 30
September 1965 (G-30-S/PKI), sbg usaha utk mengganti ideologi Pancasila dg
ideologi Marxis (Komunis).
Deskripsi
singkat USDEK
UUD 1945,
Sosialisme Indonesia,
Demokrasi Terpimpin,
Ekonomi Terpimpin, dan
Kepribadian Indonesia.
(Sebuah konsep politik yang
dikemukakan oleh Presiden Soekarno).
Masa Orde Baru
Dengan
berakhirnya pemerintahan Soekarno dlm orde lama, dimulailah pemerintahan baru
yg dikenal dg “Orde baru”, yaitu suatu tatanan kehidupan masyarakat dan
pemerintahan yg menuntut dilaksanakan Pancasila dan UUD 1945 scr murni dan
konsekwen. Munculnya
orde baru diawali dg tuntutan aksi-aksi dari seluruh masyarakat, seperti
Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dll.
Tuntutan mereka dikenal dg
‘Tritura, yg isinya ;
- Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
- Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI.
- Penurunan harga.
- Krn Orde lama tdk mampu lagi menguasai pimpinan
negara, maka Presiden/Panglima Tertinggi memberikan kekuasaan penuh kpd
Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto, yaitu dlm bentuk suatu “Surat
Perintah 11 Maret 1966” (Super Semar).
- Tugas pemegang Super Semar yaitu memulihkan keamanan dg jalan
menindak pengacau keamanan yg dilakukan oleh PKI dan ormas-ormasnya,
membubarkan PKI dan ormas-ormasnya
serta mengamankan 15 menteri yg memiliki indikasi terlibat G 30 S PKI.
Menciptakan ketertiban politik dan kemantapan ekonomi.
- Sidang MPRS IV/1966, menerima dan memperkuat Super
Semar dg dituangkan dlm Tap No. IX/MPRS/1966. Hal ini semenjak itu Super
Semar tdk lagi bersumberkan Hukum Tatanegara Darurat akan tetapi bersumber
pd kedaulatan rakyat (psl 1 ayat 2 UUD 1945)
Pemerintah
Orde Baru kemudian melaksanakan Pemilu pd th 1973 dan terbentuknya MPR th 1973.
adapun misi yg diemban berdasarkan Tap. No. X/MPR/1973 meliputi;
1)
Melanjutkan pembangunan lima tahun dan menyusun serta
melaksanakan Rencana Lima tahun II dlm
rangka GBHN.
2)
Membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi
Pancasila.
3)
Melaksanakan politik luar negeri yg bebas dan aktif dg
orientasi pd kepentingan nasional.
4)
Orde baru bertolak belakang dg orde lama dlm hal
kebijakan ekonomi. Akan tetapi dlm hal sistem dan kebijakan politik cendrung
otoriter dan monopolistik sebagai pelanjut dr rezim orde lama.
5)
Konsentrasi kekuasaan di tangan pemerintah yg
memungkinkan oposisi tdk dpt melakukan kontrol.
6)
Pemerintah
menganut kebijakan ekonomi campuran shg ekonomi nasional meningkat rata-rata 7
persen dari th 1969 hingga dekade 1980-an, tetapi kemudian membuka praktek
monopoli, korupsi, dan kolusi yg berskala massif antara penguasa dg pengusaha.
7)
Menurut Didik Rachbini, pd th 1993 sekitar 1 persen
penduduk memperoleh 80 persen pendapatan nasional,sedangkan 99 persen penduduk
di tingkat bawah dan menengah menerima hanyas 20 persen.
The New Jersey Casino - New Jersey's Only Realist Casino
BalasHapus› j-trends › 의왕 출장안마 new-jersey 제주 출장샵 › j-trends › new-jersey The New Jersey Casino is the only realist 안동 출장샵 casino in the entire U.S. market. 고양 출장안마 With over 2100 slot machines, we were excited to see our 삼척 출장샵 brand new casino opening.